Home » Berita » BNPT Gelar Rakor Antar Penegak Hukum Untuk Mantapkan Penanggulangan Terorisme di Sumut

BNPT Gelar Rakor Antar Penegak Hukum Untuk Mantapkan Penanggulangan Terorisme di Sumut

Medan – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Aston, Medan, Kamis (30/1/2020). Kegiatan ini digelar untuk memantapkan penanggulangan terorisme, khususnya di Sumut dan di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda Sumut) Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto, SiK, MHum memberikan apresisasi tinggi dengan pelaksaan Rakor tersebut. Menurutnya, Rakor ini sangat penting karena Sumut memiliki dinamika terorisme yang selalu yang selalu berkembang dan berubah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan terorisme di Sumut sangat dinamis dan berubah-ubah.

“Kami menyambut baik Rakor ini. Kami juga meminta agar Rakor seperti ini dilaksanakan secara berkala, karena tren dan dinamika tindak pidana terorisme di Sumut cukup berkembang dan berubah. Kita ketahui di Sumut, dari masa-masa tetap ada kejadian terorisme,” ujar Wakapolda saat membuka Rakor tersebut.

Selain Wakapolda Sumut, Rakor Antar Aparat Penegak Hukum Dalam PenangananPerkara Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 juga menghadirkan narasumber Analis Utama Intelijen Densus 88 Mabes Polri Brigjen Pol Ibnu Suhendra, SIK, Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejagung RI diwakili Kasubdit Penuntutan Dr. Mukhlis, SH, MH, Kepala Kesbangpol Sumut diwakili Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Budiyanto Tambunan, SE, Msi, Kakanwil KemenkumhamSumut Sutrisman BciP, SH, MH, perwakilan Danrem 022/Pantai Timur Sumut, perwakilan Danrem 023/Kawal Samudera Sumut, serta para Kapolres, Dandim, Danlanal, Kalapas, Kadis Kumham, juga mantan teroris Sofyan Tsauri

Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto, SiK, MHum

Mardiaz mengungkapkan, dalam 20 tahun terakhir terjadi beberapa kali kejadian terorisme di Sumut seperti bom di Bank CIMB, penyerangan di gereja St Joseph, penyerangan Polsek Hamparan Perak, Perampokan Money Changer di Belawan, dan terakhir penyerangan bom Mapolrestabes Medan yang cukup menggemparkan.

Menurut Wakapolda, pihaknya mengambil hikmah dari kejadian aksi terorisme di Mapolrestabes Medan itu. Saat itu, pelaku langsung mati karena ia melakukan bom bunuh diri. Namun bom itu dampaknya tidak terlalu besar karena ledakannya mengenai dompet pelaku yang tebal berisi berbagai macam kartu.

“Hikmahnya setelah aksi itu, kita tangkap 27 orang pelaku dan jaringannya, tiga diantaranya ditembak mati. Dengan penangkapan itu pelaksanaan pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru dan imlek, Alhamdulilah berjalan dengan baik, tidak ada gangguan terorisme, karena kelompok mereka yang ingin menganggu Sumut sudah tertangkap,” jelas Wakapolda.

Selain itu, kata mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini, Polda Sumut akan menggerakkan seluruh stake holder yang di Sumut, seperti Kementerian Agama (Kemenag), BNPT, dan Densus 88 Antiteror. Hal itu dilakukan karena pihaknya masih sulit membedakan mana kelompok pengajian yang radikal dan mana yang hanya menjalankan syariat Islam.

Menurutnya, masalah ini sangat sensitif karena menyangkut pendataan kembali pesantren dan perguruan agama. Dari pendataan itulah nantinya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut.

“Makanya saya sangat apresiasi kegiatan ini karena dengan Rakor seperti ini, kita bisa menyamakan sinergi dan persepsi kita agar semua sama punyai porsi masing-masing dalam menangani tindak pidana terorisme. Kita harus berangkulan karena terorisme musuh nyata di depan kata,” pungkas Mardiaz.

Apresiasi serupa juga diucapkan Kasubdit Penuntutan Kejaksaan Agung (Kejagung) Dr. Mukhlis, SH, MH, yang mewakili Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejagung RI. Pihaknya sangat mengapresiasi ini sebagai upaya mensosialisasikan penanganan tindak pidana terorisme kepada para aparat penegak hukum, khususnya di Sumut.

“Bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya tanggungjawab pemerintah atau aparat, tapi tanggungjawab bersama. Tanggungjawab semua lapisan masyarakat agar kedepannya tidak ada tindak pidana terorisme, sehingga kita harus meminimalisir upaya-upaya terorisme itu,” tuturnya.

Terkait penempatan napi terorisme di Lapas, Mukhlis mengatakan, sudah ada kesepakatan antara penegak hukum, BNPT, Densus 88, Kejaksaan, Pengadilan, MA, bahwa untuk terpidana terorisme akan dilakukan perlakukan dan penempatan khusus. Itu dilakuan agar pembinaan benar-benar terarah sehingga setelah selesai menjalani hukuman, mereka tidak lagi melakukan tindakan terorisme dan tidak ada berpaham radikal.

“Untuk melakukan tentu harus melibatkan semua stakeholder, termasuk ulama-ulama, agar kalau dia muslim. Juga di agama lain, kalau ada yang keliru kita luruskan dengan agama yang benar,” tukasnya.

Begitu juga dengan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumut Sutrisman BciP, SH, MH. Menurutnya, Rakor ini sangat bagus dalam memperkuat sinergi antar aparat. Ia menilai untuk melakukan penanganan tindak pidana terorisme ini tidak bisa hanya dengan satu atau dua institusi, tetapi harus semua stake holder yang berkepentingan.

“Semakin banyak yang terlibat, tentu akan bagus. Ini kita apresiasi kedepan harus melibatkan lebih banyak lagi,” ucapnya.

Khusus di Sumut, lanjut Sutrisman, jug ada napi terorisme. Pihaknya tentu menggunakan strategi pembinaan yang berupa modul dan klasifikasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Di Indonesia klasifikasi Lapas dibagi yaitu super maksimum, maksimum, medium, dan minimum. Itu tergantung dari level napi yang bersangkutan.

Sementara itu, Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Budiyanto Tambunan, SE, Msi, yang mewakili Kepala Kesbangpol Sumut mengatakan, pihaknya telah melakukan tiga program kegiatan bekerjasama dengan Kemenag dan Kemenkumham. Pertama edukasi tentang pemahaman tentang paham radikalisme agar mereka benar-benar kembali dengan dasar-dasar Pancasila.

Kedua, rehabilitasi mengajak mantan napiter agar bisa dapat diterima masyarakat dengan bekerjasama dengan forum yang ada di Kesbangpol. “Ini forum sebagai mata telinga kami di masyarakat, bila terjadi sesuatu mereka bisa mengiinformasikan ke Kesbangpol,” ungkapnya.

Ketiga, lanjut Budiyanto, resosialisasi yaitu mengajak mantan napiter agar bisa berkarya sehingga begitu keluar, mereka bisa berkarya.

About Agus Gombol

Staf Jurnalis, Pusat Media Damai (PMD-BNPT)